Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam lokasi khusus program P3PD Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Ada 120 desa yang terpilih untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan yang ada di desa. P3PD merupakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengawal pengelolaan keuangan dan belanja desa. Kegiatan pelatihan diselenggarakan serentak di 33 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah di provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan mulai akhir bulan September 2023 sampai dengan awal bulan November 2023 bertempat di 9 hotel di Semarang.
Siti Mahmudah, selaku Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda Bidang Pemerintahan Desa Dispermades Pati yang termasuk sebagai pelatih mengatakan, pentingnya program P3PD ini dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan penggunaan dana desa agar sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Selain itu, unsur pemerintah desa juga didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan penguatan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya.
"P3PD ini dilaksanakan karena penyaluran dana desa belum sepenuhnya didukung kemampuan dalam pengelolaan perencanaaan pembangunan dan anggaran belanja secara bijak. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan dan kemandirian desa," ucap Siti, Selasa (21/11).
Dalam pelatihan ini, kata dia, merupakan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di bidang pemerintahan desa, Kementerian Desa di bidang pembangunan desa, dan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bidang pemantauan dan kebijakan nasional.
Siti menambahkan, program P3PD ini fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan.
"Jadi nanti harapannya tersedia sistem atau program untuk pengembangan kapasitas berbasis teknologi. Tersedianya dukungan pembelajaran, dan terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil," imbuhnya.
Selain adanya peningkatan terhadap kualitas Sumberdaya manusia atau SDM di aparatur pemerintah desa. Melalui pelatihan ini juga, Siti berharap khususnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama dengan Lembaga Desa yang lain sebagai wakil dari masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
"Kemarin ada 120 desa di Kabupaten Pati yang diikutkan pelatihan di provinsi, pelatihan dimulai pada awal Oktober sampai dengan awal November 2023, dan kemungkinan akan berlanjut di Tahun 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa serta pengurus kelembagaan desa agar ikut berperan serta sebagai mitra pemerintah desa, bisa aktif sesuai dengan tugas fungsinya ikut dalam proses pembangunan desa yang dimulai dari menampung aspirasi dari masyarakat, ikut dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Intinya mengawal dana desa, sehingga bisa dikelola dengan baik sesuai nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa," tandasnya.